Masih ada sejumlah kalangan yang tak terima dengan hasil Pemilu 2024, dan mendorong dibentuknya pengadilan rakyat, untuk membongkar dugaan kecurangan dalam pesta demokrasi.
Sejarawan Asvi Warman Adam mengaku telah pernah memandang pengadilan rakyat yang mungkin bisa diikuti langkahnya terkait wacana ini.
Ia menuturkan, pengadilan itu dikenal International People’s Tribunal atau IPT yang diadakan di Den Haag, Belanda, pada 2015. Menurutnya, rakyat Indonesia bisa membawa dugaan kecurangan Pilpres 2024 itu ke pengadilan hal yang demikian.
“Karena ada kemauan untuk menjalankan hal itu di Indonesia sesudah berlangsungnya Pemilu 2024 ini,” ujar Asvi dalam sebuah pembicaraan daring bertajuk ‘Mahkamah Rakyat untuk Keadilan Pemilu, Perlukah?’ Senin (15/4/2024).
Saat itu, Asvi mengungkapkan, pengadilan rakyat disusun demi mengadili Peristiwa ’65 karena upaya-upaya regulasi yang telah dilakukan sejak era Reformasi itu menemui kegagalan. Ribuan jiwa melayang pada momen hal yang demikian sehingga rakyat menuntut keadilan kepada lima Presiden RI.
Akan tetapi, Asvi meningatkan, langkah ini belum tentu akan memuaskan para pihak slot yang menganggap pemilu curang. Karena, belajar dari sejarah IPT ’65 juga berujung pada kegagalan.
“Upaya ini menemui kegagalan pada 2006. Bukan hanya kegagalan, tetapi proses penyelenggaraan pengadilan itu juga berlangsung tak dengan lancar karena mereka yang bersaksi ataupun mereka yang akan datang ke pengadilan itu diganggu oleh ormas jenis FPI dan lain-lain,” ujarnya.
Presiden terpilih Prabowo Subianto dikala ini sedang memanggil sejumlah tokoh sebagai kandidat calon menteri di cabinet Prabowo-Gibran. Sejumlah tokoh ini telah bertemu seketika dengan Prabowo di kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).
Dari sebagian nama yang dipanggil oleh Prabowo, terdapat sejumlah nama baru yang sebelumnya tak beredar atau masuk sebagai kandidat calon Menteri. Mereka di antaranya Veronika Tan, Natalius Pigai, hingga Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara.
Nama Iftitah Sulaiman sendiri masih asing di alat pendengar publik, karena tak pernah timbul. Melainkan Iftitah sendiri sebetulnya ada tokoh politik senior di Partai Demokrat. Ia bergabung dengan Partai Demokrat pada 2019 atau tepatnya sesudah ia pensiun dari militer.
Iftitah tamatan Akademi Milter (Akmil) tahun 1999 dari kecabangan Kaveleri. Bahkan ia ialah peraih Adhi Makayasa atau tamatan terbaik di Akmil untuk angkatannya.
Umumnya para peraih Adhi Makayasa di Akmil atau Akpol mempunyai karier moncer dikesatuannya masing-masing. Banyak dari mereka malah bisa mencapai karier tertinggi seperti menjadi Panglima TNI atau Kapolri.
Selama berkarier di militer, Iftitah pernah menduduki sejumlah jabatan penting di TNI. Ia memulai karier sebagai Komandan Peleton di Yonkav 8-Tank/Kostrad hingga menjadi Perwira Seksi Operasi. Lalu, ia dipindahkan ke Aceh untuk membentuk satuan baru, Yonkav 11/Kodam Iskandar Muda.
Waktu itu, ia lebih banyak bertugas di medan tempur, selama tiga tahun; Operasi Rencong pada tahun 2003 dan Operasi Pemulihan Keamanan tahun 2004. Sesudah Tsunami yang membawa barokah penenteraman di Aceh, ia dipindah tugas untuk Operasi Bantuan Kemanusiaan pada tahun 2005.